Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang dimaksud adalah Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Pilar Batas Kecamatan dan Kelurahan
2026-09-22 05:26:07
Sekretariat Daerah
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Dokumen merupakan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2026-09-22 05:23:09
Sekretariat Daerah
Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A
(1) Penilaian akuntabilitas kinerja PD berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015; (2) Instansi adalah terdiri dari Sekwan, Inspektorat, Satpol PP, Dinas, Badan, Kecamatan, RSUD, dan Bagian
2026-09-22 05:20:02
Sekretariat Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
1. EPPD yang dimaksud adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2. Nilai EPPD tahun berjalan merupakan hasil evaluasi LPPD tahun sebelumnya
2026-09-22 05:17:07
Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Hukum
Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk rnengukur reforrnasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi Daerah
2026-09-22 05:15:33
Sekretariat Daerah
Indeks Akses Keuangan Daerah
Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan. Adapun baseline dan target lengkap dari Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di Kabupaten/Kota dapat diakses melalui tautan: https://link.bappenas.go.id/IndikatorIKAD_KabKota
2026-09-22 05:14:26
Sekretariat Daerah
Indeks Kualitas Kebijakan
Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah
2026-09-22 05:13:01
Sekretariat Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2026-09-22 05:11:28
Sekretariat Daerah
Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Pemanfaatan Sistem Pengadaan, terdiri dari: a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat), c. E-Purchasing/ e-Katalog, d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing, dan e. E-Kontrak. f. Toko daring
2026-09-22 05:09:19
Sekretariat Daerah
Nilai Indeks Pencapaian SPM
1. SPM yang dimaksud adalah Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, 2. Indeks Pencapaian SPM meliputi capaian Mutu Pelayanan Dasar dan capaian penerima Pelayanan Dasar, 3. Nilai Indeks Pencapaian SPM merupakan hasil evaluasi Penerapan SPM tahun sebelumnya
2026-09-22 05:08:02
Sekretariat Daerah