Jumlah permasalahan hukum keseluruhan
Permasalahan hukum adalah sengketa hukum litigasi unsur pemerintah daerah termasuk namun tidak terbatas pada sengketa aset
2026-07-24 10:03:54
Sekretariat Daerah
Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil) yang dilaksanakan
1. Siklus koordinasi bidang perekonomian merupakan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan dalam keadaan normal dan situasi eksternal pada bidang: - pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilakukan dengan pihak terkait antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, PD Pasar Surya, Dinas Koperasi & Usaha Mikro, pihak eksternal (BPS Kota Surabaya, BULOG, BI, Pertamina); - perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah terkait antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 2. Evaluasi BUMD berupa siklus evaluasi - umpan balik - rapat koordinasi hasil evaluasi - pembinaan yang dilakukan secara tepat waktu (setiap triwulan secara konsisten) dan tepat aspek (sesuai instrumen kinerja berdasarkan Modul Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara) yang dilengkapi dengan masukan secara rinci terhadap 9 BUMD meliputi: PDAM Surya Sembada, PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Surya Karsa Utama, PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, PT BPR Surya Artha Utama
2026-07-10 04:59:21
Sekretariat Daerah
Jumlah produk hukum yang ditetapkan
dipublikasikan adalah produk hukum yang diunggah di JDIH Surabaya dan yang disebarluaskan melalui metode daring dan/atau luring
2026-07-10 04:56:44
Sekretariat Daerah
Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan
1. Analisis jabatan dilakukan sesuai dengan reviu kelembagaan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku 2. Reviu kelembagaan merupakan hasil SOTK yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku
2026-07-10 04:52:38
Sekretariat Daerah
Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan
1. Analisis jabatan dilakukan sesuai dengan reviu kelembagaan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku 2. Reviu kelembagaan merupakan hasil SOTK yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku
2026-07-10 04:52:05
Sekretariat Daerah
Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan
Kerja sama dalam negeri adalah kerja sama dengan pemerintah daerah dan dengan pihak ketiga (lembaga/instansi di luar pemerintah daerah) lingkup dalam negeri.
2026-07-10 04:51:45
Sekretariat Daerah
Jumlah naskah kerjasama dalam negeri
Kerja sama dalam negeri adalah kerja sama dengan pemerintah daerah dan dengan pihak ketiga (lembaga/instansi di luar pemerintah daerah) lingkup dalam negeri.
2026-07-10 04:51:18
Sekretariat Daerah
Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah dokumen yang berisi informasi tertulis terkait dengan pelaksanaan kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan setiap bulan
2026-07-10 04:47:52
Sekretariat Daerah
Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi
Kerja sama luar negeri adalah kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga (lembaga/instansi di luar pemerintah daerah) lingkup luar negeri.
2026-07-10 04:45:48
Sekretariat Daerah
Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi
- Kerjasama yang dievaluasi adalah Kerjasama yang akan berakhir masa berlakunya atau kurang optimal tindak lanjutnya. - Kerjasama termasuk: Kerjasama Dalam Negeri = Nota Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepakatan Sinergi - Kerjasama Luar Negeri = Memorandum of Understanding - Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi di tahun t - Diinformasikan = dikirimkan hasil evaluasinya ke perangkat daerah terkait
2026-07-10 04:45:20
Sekretariat Daerah