Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik
Perizinan yang kewenangannya didelegasikan PTSP Prima adalah perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - kode_provinsi : menyatakan kode wilayah administrasi provinsi sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia sebagai identitas pembeda untuk setiap wilayah provinsi dalam dataset. - nama_provinsi : menyatakan nama provinsi sebagai wilayah administrasi tingkat provinsi yang menjadi cakupan data jumlah perizinan berbasis elektronik. - kode_kota : menyatakan kode wilayah administrasi kabupaten/kota sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia sebagai identitas pembeda antar wilayah kabupaten/kota. - nama_kota : menyatakan nama kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi yang menjadi cakupan pengumpulan data jumlah perizinan yang kewenangannya telah didelegasikan kepada PTSP Prima berbasis elektronik. - perizinan_berbasis_elektronik : menyatakan jenis atau kategori layanan perizinan yang proses penerbitan dan pengelolaannya dilakukan melalui sistem berbasis elektronik serta kewenangannya telah didelegasikan kepada PTSP Prima. - jumlah : menyatakan jumlah perizinan berbasis elektronik yang diterbitkan atau diproses berdasarkan jenis perizinan, wilayah administrasi, dan periode pelaporan. - periode : menyatakan periode waktu pencatatan data jumlah perizinan berbasis elektronik, yaitu bulan pengumpulan atau pelaporan data perizinan. - tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau publikasi data jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik.
2026-08-06 09:30:00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Banyaknya Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) per Bulan
Jumlah Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) per Bulan Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - _id : menyatakan identitas unik (unique identifier) pada setiap record data yang digunakan sebagai pembeda antar data dalam dataset. - kode_provinsi : menyatakan kode wilayah administrasi provinsi sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia. - nama_provinsi : menyatakan nama provinsi sebagai wilayah administrasi tingkat provinsi. - kode_kota : menyatakan kode wilayah administrasi kabupaten/kota sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia. - nama_kota : menyatakan nama kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi yang menjadi cakupan data. - jenis_bangunan : menyatakan kategori bangunan yang memperoleh Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada periode pelaporan. - jumlah_pbg : menyatakan jumlah Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pada setiap bulan. - periode : menyatakan periode waktu pelaporan data, yaitu bulan pencatatan penerbitan Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB). - tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau publikasi data banyaknya Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) per bulan.
2026-08-06 09:26:46
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Banyaknya Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) yang Dikeluarkan menurut Jenis Bangunan
Jumlah Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) yang Dikeluarkan menurut Jenis Bangunan Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - _id : menyatakan identitas unik (unique identifier) pada setiap record data yang digunakan sebagai pembeda antar data dalam dataset. - kode_provinsi : menyatakan kode wilayah administrasi provinsi sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia. - nama_provinsi : menyatakan nama provinsi sebagai wilayah administrasi tingkat provinsi. - kode_kota : menyatakan kode wilayah administrasi kabupaten/kota sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia. - nama_kota : menyatakan nama kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi yang menjadi cakupan data. - jenis_bangunan : menyatakan kategori atau jenis bangunan yang menjadi objek penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seperti rumah tinggal, bangunan usaha, fasilitas umum, dan jenis bangunan lainnya. - jumlah_pbg : menyatakan jumlah Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan untuk setiap jenis bangunan pada periode pelaporan. - periode : menyatakan periode waktu pelaporan data, misalnya bulan atau triwulan. - tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau publikasi data banyaknya Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) yang dikeluarkan menurut jenis bangunan.
2026-08-06 09:24:10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Banyaknya Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Kategori Status Penanaman Modal (PMA, PMDN, dan Non PA/PMDN)
Banyaknya Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Kategori Status Penanaman Modal (PMA, PMDN, dan Non PA/PMDN)
2026-07-29 02:12:48
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah PMA dan Nilai PMA Menurut Wilayah
Jumlah PMA dan Nilai PMA Menurut Wilayah
2026-07-29 02:10:35
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya
Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya
2026-07-29 02:03:25
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Resto Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya
Jumlah Resto Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya
2026-07-29 02:02:07
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Total jumlah usaha yang berpeluang investasi
Jumlah usaha yang sesuai dengan peta potensi dan peluang investasi Kota Surabaya yang mengacu pada peta potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor usaha
2026-07-10 03:20:32
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya
Jumlah usaha yang sesuai dengan peta potensi dan peluang investasi Kota Surabaya yang mengacu pada peta potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor usaha
2026-07-10 03:19:44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM
Perusahaan yang dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah perusahaan yang mendapatkan intervensi kegiatan pemantauan pelasakanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di tahun t
2026-07-10 03:18:44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu