Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan Responsif Gender dalam pelaksanaan kegiatan
Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan Responsif Gender dalam pelaksanaan kegiatan
2026-08-06 19:22:05
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Perangkat Daerah (PD) selain RSUD
Jumlah Perangkat Daerah (PD) selain RSUD
2026-08-06 19:21:26
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Perangkat Daerah sasaran Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah Perangkat Daerah sasaran Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
2026-08-06 19:19:31
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
2026-08-06 18:59:58
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK
Fasilitasi Tim Penggerak PKK adalah Penganggaran Kegiatan sesuai dengan pengajuan Proposal dari TP PKK Kota Surabaya
2026-08-06 11:50:45
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PESERTA KB AKTIF BULAN AGUSTUS 2022
Jumlah peserta KB aktif/mCPR
2026-08-06 09:39:01
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
Jumlah laporan pelaksanaan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - _id : menyatakan identitas unik (unique identifier) pada setiap record data yang digunakan sebagai pembeda antar data dalam dataset. - kode_provinsi : menyatakan kode wilayah administrasi provinsi sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia. - nama_provinsi : menyatakan nama provinsi sebagai wilayah administrasi tingkat provinsi. - kode_kota : menyatakan kode wilayah administrasi kabupaten/kota sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia. - nama_kota : menyatakan nama kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi yang menjadi cakupan data. - kode_kecamatan_kemendagri : menyatakan kode wilayah administrasi kecamatan berdasarkan kode wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). - kode_kecamatan_bps : menyatakan kode wilayah administrasi kecamatan berdasarkan kode wilayah yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). - kecamatan : menyatakan nama kecamatan sebagai wilayah administrasi lokasi Kampung KB. - kelurahan : menyatakan nama kelurahan sebagai wilayah administrasi lokasi Kampung KB. - jumlah_kampung_kb : menyatakan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang terdapat pada kelurahan atau wilayah administrasi terkait. - nama_kampung_kb : menyatakan nama Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah ditetapkan pada wilayah tersebut. - klasifikasi_kampung_kb : menyatakan kategori atau tingkat klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi yang berlaku. - periode : menyatakan periode waktu pelaporan data, misalnya bulan atau triwulan. - tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau publikasi dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB.
2026-08-06 09:18:20
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FASKES TEREGISTER NEWSIGA BULAN AGUSTUS 2023
Fasilitas kesehatan yang terdapat di masing-masing Kecamatan dan memberikan pelayanan Keluarga Berencana Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - _id : menyatakan identitas unik (unique identifier) pada setiap record data yang digunakan sebagai pembeda antar data dalam dataset. - KODE : menyatakan kode wilayah administrasi kecamatan. - KECAMATAN : menyatakan nama kecamatan sebagai wilayah administrasi tempat fasilitas pelayanan keluarga berencana (KB) berada. - JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB : menyatakan jumlah seluruh tempat pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang terdaftar pada setiap kecamatan. - JUMLAH FASKES : menyatakan jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - RS UMUM : menyatakan jumlah rumah sakit umum yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - RS KHUSUS : menyatakan jumlah rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - KLINIK UTAMA : menyatakan jumlah klinik utama yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - PUSKESMAS : menyatakan jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - PRAKTIK DOKTER : menyatakan jumlah praktik mandiri dokter yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - KLINIK PRATAMA : menyatakan jumlah klinik pratama yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - RS TIPE D PRATAMA : menyatakan jumlah rumah sakit tipe D pratama yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETARA FASKES) : menyatakan jumlah praktik mandiri bidan yang diakui setara dengan fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - JUMLAH JARINGAN/JEJARING : menyatakan jumlah fasilitas jaringan atau jejaring pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang mendukung fasilitas kesehatan utama. - PUSTU : menyatakan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi bagian dari jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - PUSLING : menyatakan jumlah Puskesmas Keliling (Pusling) yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - POSKESDES/POLINDES : menyatakan jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). - PRAKTIK MANDIRI BIDAN JEJARING : menyatakan jumlah praktik mandiri bidan yang tergabung dalam jejaring pelayanan Keluarga Berencana (KB).
2026-08-06 09:13:06
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya
UPPKA adalah keluarga MBR yang menjadi akseptor yang akan ditingkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan minimal Rp. 50.000 per bulan
2026-07-10 02:55:03
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
jumlah peserta UPPKA
UPPKA adalah keluarga MBR yang menjadi akseptor yang akan ditingkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan minimal Rp. 50.000 per bulan
2026-07-10 02:54:12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana