Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, Renja, Rancangan Perubahan Renja, Rancangan Akhir Perubahan Renja, Perubahan Renja, Ranwal Renja, Renstra Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - nama_dokumen : menyatakan nama atau judul dokumen yang menjadi objek dalam proses pengumpulan atau pemantauan data, dengan tipe data teks. - jenis_dokumen : menyatakan kategori atau klasifikasi dokumen berdasarkan jenis atau karakteristiknya, dengan tipe data teks. - nama_perangkat_daerah : menyatakan nama Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyediaan, penyusunan, atau pengumpulan dokumen, dengan tipe data teks. Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - bidang_bappeko : menyatakan bidang atau unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan atau pengelolaan dokumen, dengan tipe data teks. - tanggal_target_pengumpulan : menyatakan tanggal yang ditetapkan sebagai batas atau target waktu pengumpulan dokumen, dengan tipe data timestamp. - tanggal_realisasi_pengumpulan : menyatakan tanggal aktual ketika dokumen telah direalisasikan atau berhasil dikumpulkan, dengan tipe data timestamp. - tepat_waktu : menyatakan status ketepatan waktu pengumpulan dokumen berdasarkan perbandingan antara tanggal target pengumpulan dan tanggal realisasi pengumpulan, dengan tipe data teks. - nilai : menyatakan nilai atau hasil penilaian yang diberikan terhadap dokumen atau proses pengumpulan dokumen, dengan tipe data teks.
2026-08-09 17:47:29
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah lokasi lahan yang telah dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
lokasi yang telah dibebaskan yang dimaksud adalah untuk kepentingan umum non infrastruktur Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: - lokasi_tanah_bangunan : menyatakan lokasi atau tempat keberadaan tanah dan/atau bangunan yang tercatat sebagai aset, dengan tipe data teks. - kecamatan : menyatakan nama wilayah administratif tingkat kecamatan tempat tanah atau bangunan berada, dengan tipe data teks. Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - kelurahan : menyatakan nama wilayah administratif tingkat kelurahan tempat tanah atau bangunan berada, dengan tipe data teks. Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - kode_persil_bangunan : menyatakan kode identifikasi yang digunakan untuk membedakan atau mengidentifikasi bidang tanah atau bangunan yang tercatat, dengan tipe data teks. - luas_tanah : menyatakan luas keseluruhan bidang tanah yang tercatat sebagai aset, dengan tipe data numerik. - luas_bangunan : menyatakan luas bangunan yang berdiri di atas bidang tanah yang tercatat sebagai aset, dengan tipe data teks. - harga_pembebasan_ganti_rugi : menyatakan nilai biaya atau harga yang dikeluarkan dalam proses pembebasan tanah atau pemberian ganti rugi atas tanah atau bangunan, dengan tipe data numerik. - memiliki_sertifikat : menyatakan informasi mengenai status kepemilikan sertifikat atas tanah atau bangunan, dengan tipe data teks. - nomor_sertifikat : menyatakan nomor sertifikat yang menjadi identitas dokumen kepemilikan atau hak atas tanah, dengan tipe data teks. - tahun_sertifikat : menyatakan tahun penerbitan atau tahun yang tercantum pada sertifikat tanah, dengan tipe data teks. - nomor_register_simbada : menyatakan nomor register yang digunakan untuk mengidentifikasi aset dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), dengan tipe data teks. - pemanfaatan_lahan_bangunan : menyatakan bentuk atau tujuan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang tercatat sebagai aset, dengan tipe data teks. - tanggal_penetapan_status_pengguna : menyatakan tanggal ditetapkannya status penggunaan tanah atau bangunan oleh pihak yang berwenang, dengan tipe data teks. Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. - pd_pengguna : menyatakan Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan sebagai pengguna tanah atau bangunan tersebut, dengan tipe data teks. Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. - pd_pelaksana : menyatakan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau kegiatan terkait tanah dan/atau bangunan tersebut, dengan tipe data teks.
2026-08-09 17:38:33
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah lokasi rumah susun dan/atau fasilitas penunjangnya yang dibangun/direhabilitasi
Jumlah lokasi rumah susun dan/atau fasilitas penunjangnya yang dibangun/direhabilitasi
2026-08-06 18:38:30
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah Rumah Susun dan/atau fasilitas penunjangnya yang direhabilitasi
Jumlah Rumah Susun dan/atau fasilitas penunjangnya yang direhabilitasi
2026-08-06 18:38:20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani
Penanganan penyerahan PSU secara fisik adalah PSU perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah melalui penandatanganan berita acara serah terima fisik
2026-08-06 11:35:16
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Jumlah Peraturan IMB/PBG dan SLF yang yang diterbitkan dan berlaku
2026-08-06 09:23:19
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah Pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan tentang Bangunan Gedung Hijau/sejenis
Jumlah Peraturan Bangunan Gedung Hijau yang yang diterbitkan dan berlaku
2026-08-06 09:21:55
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah Rusunawa dan Penghuninya per Lokasi
Jumlah Rusunawa dan penghuni (KK) per lokasi
2026-08-06 09:19:05
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Jumlah kepala keluarga (KK) yang telah dipindahkan dari tempat tinggal asal mereka ke lokasi baru oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan diberikan rumah dengan standar kelayakan tertentu sesuai peraturan yang berlaku.
2026-08-06 09:16:27
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Peta Batas Administrasi Kota Surabaya
Pembatas wilayah administrasi; pemerintahan antar Kota yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
2026-08-06 09:13:59
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan