Penyajian Data dalam bentuk Tabel
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset

jenis_prod_hukum judul_prod_hukum dsr_prod_hukum prod_hukum_rencana no_prod_hukum thn_prod_hukum tgl_selesai_disusun tgl_penetapan_prod_hukum tgl_diundangkan_prod_hukum no_bd tgl_bd nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld tanggal_lembaran_daerah_ld no_thn_reg pd_pemrakarsa status_produk_hukum no_surat_penyampaian_gub tgl_penyampaian_gub metode_penyebarluasan tgl_pelaksanaan_sosialisasi narsum_sosialisasi pd_narsum mod_sosialisasi tmp_sosialisasi
Peraturan DaerahRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025-2045dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025-20457202423 Agustus 202423 Agustus 202423 Agustus 2024--723 Agustus 2024180-7/2024BAPPEDALITBANGLembaran Daerah, JDIH
Peraturan DaerahFASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKAdalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat dari pola perilaku kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh obat atau zat yang dapat mengganggu kesehatan dan kesadaran pikiran serta merusak organ manusia serta terhindar dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibutuhkan peran Pemerintah DaerahFASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA820245 September 20245 September 20245 September 2024--85 September 2024228-8/2024BAKESBANGPOLLembaran Daerah, JDIH
Peraturan WalikotaTATA CARA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAHsehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024TATA CARA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH28202415 Maret 202415 Maret 202415 Maret 20242915 Maret 2024---BPKADJDIH, Berita Daerah
Peraturan WalikotaPENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYAberdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan WalikotaPENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA42202416 Mei 202416 Mei 202416 Mei 20244316 Mei 2024---Dinas KesehatanBerita Daerah, JDIH
Peraturan WalikotaPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RETRIBUSI JASA USAHAuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 126, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 164, Pasal 170, Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 178, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan WalikotaPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RETRIBUSI JASA USAHA4320242 Mei 20242 Mei 20242 Mei 2024442 Mei 2024---BPKADBerita Daerah, JDIH
Informasi Dataset
Ukuran Dataset 3673 kb
Dataset Dibuat 2024-12-06 05:05:17
Tanggal Diperbarui 2024-12-06 05:05:17
Organisasi sekda
Format Dataset CSV
Satuan produk hukum

© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved