Penyajian Data dalam bentuk Tabel
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset

jenis_prod_hukum judul_prod_hukum dsr_prod_hukum prod_hukum_rencana no_prod_hukum thn_prod_hukum tgl_selesai_disusun tgl_penetapan_prod_hukum tgl_diundangkan_prod_hukum no_bd tgl_bd nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld tanggal_lembaran_daerah_ld no_thn_reg pd_pemrakarsa status_produk_hukum no_surat_penyampaian_gub tgl_penyampaian_gub metode_penyebarluasan tgl_pelaksanaan_sosialisasi narsum_sosialisasi pd_narsum mod_sosialisasi tmp_sosialisasi
Peraturan WalikotaPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024adanya permasalahan mendesak meliputi penanganan banjir dan pemenuhan layanan dasar yang belum cukup teralokasikan kebutuhan anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penguatan prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi daerah serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja, antar jenis, antar kelompok, antar sub kegiatan, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi dan antar organisasi.PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20248202425 Januari 202425 Januari 202425 Januari 2024925 Januari 2024---BPKADAKTIFJDIH, Berita Daerah
Peraturan WalikotaPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja.PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202416202427 Pebruari 202427 Pebruari 202427 Pebruari 20241727 Pebruari 2024---BPKADAKTIFJDIH, Berita Daerah
Peraturan WalikotaPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAHdalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 166, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH33202428 Maret 202428 Maret 202428 Maret 20243428 Maret 2024---BPKADAKTIFBerita Daerah, JDIH
Peraturan WalikotaPERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYAuntuk lebih meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota SurabayaPERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA3420241 April 20241 April 20241 April 2024351 April 2024---BKPSDMAKTIFBerita Daerah, JDIH
Peraturan WalikotaPEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/ MENOLAK PERMINTAAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYAberdasarkan ketentuan romawi II huruf A angka 3 Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cutiPEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/ MENOLAK PERMINTAAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA3620241 April 20241 April 20241 April 2024371 April 2024---BKPSDMAKTIFBerita Daerah, JDIH
Informasi Dataset
Ukuran Dataset 4656 kb
Dataset Dibuat 2024-10-02 09:36:56
Tanggal Diperbarui 2024-10-02 09:36:56
Organisasi sekda
Format Dataset CSV
Satuan produk hukum

© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved