Penyajian Data dalam bentuk Tabel
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset

jenis_prod_hukum judul_prod_hukum dsr_prod_hukum prod_hukum_rencana no_prod_hukum thn_prod_hukum tgl_selesai_disusun tgl_penetapan_prod_hukum tgl_diundangkan_prod_hukum no_bd tgl_bd nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld tanggal_lembaran_daerah_ld no_thn_reg pd_pemrakarsa status_produk_hukum dilakukan_harmonisasi no_surat_penyampaian_gub tgl_penyampaian_gub metode_penyebarluasan tgl_pelaksanaan_sosialisasi narsum_sosialisasi pd_narsum mod_sosialisasi tmp_sosialisasi
Peraturan WalikotaBATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOMANUNGGAL DAN KECAMATAN TANDES DALAM WILAYAH KOTA SURABAYAPeraturan ini dibentuk untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi antar kelurahan di Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Tandes di Kota Surabaya. Selain itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penetapan dan penegasan batas wilayah, hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan perlu disahkan melalui Peraturan Wali Kota agar memiliki kekuatan hukum serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOMANUNGGAL DAN KECAMATAN TANDES DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA120262 Januari 20262 Januari 20262 Januari 202612 Januari 2026---BapemkesraYaJDIH
Peraturan WalikotaTATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KARANG TARUNA DI KOTA SURABAYAPeraturan ini dibentuk untuk meningkatkan peran pemuda melalui organisasi karang taruna sebagai wadah generasi muda dalam mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan serta kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian dan ketertiban administrasi dalam proses pemberian bantuan pemerintah daerah kepada kelompok karang taruna agar pelaksanaannya berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KARANG TARUNA DI KOTA SURABAYA920264 Maret 20264 Maret 20264 Maret 202694 Maret 2026---BapemkesraYaJDIH
Peraturan WalikotaPENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKAPeraturan ini disusun sebagai tindak lanjut perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, pengaturan mengenai penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka berpedoman pada ketentuan lama, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Namun, setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lama tersebut dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2012 menjadi tidak relevan dan perlu dicabut agar tidak terjadi disharmoni regulasi serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA1020264 Maret 20264 Maret 20264 Maret 2026104 Maret 2026---BPKADYaJDIH
Peraturan WalikotaPERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHPeraturan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebutuhan penyesuaian kebijakan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD). Sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022, namun dalam implementasinya diperlukan penyesuaian, khususnya untuk mengakomodasi pemberian insentif berupa jasa pelayanan kepada dokter mitra serta penyesuaian skema jasa pelayanan guna meningkatkan motivasi dan kinerja pejabat pengelola, pegawai, dan tenaga medis. Oleh karena itu, dilakukan perubahan agar sistem remunerasi lebih adaptif, adil, dan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan.PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH1220265 Maret 20265 Maret 20265 Maret 2026125 Maret 2026---DinkesYaJDIH
Peraturan WalikotaTEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026Peraturan ini disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur negara. Pemerintah Kota Surabaya perlu menetapkan pengaturan teknis terkait pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari APBD Tahun 2026 agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 202613202611 Maret 202611 Maret 202611 Maret 20261311 Maret 2026---BKPSDMYaJDIH
Informasi Dataset
Ukuran Dataset 4977 kb
Dataset Dibuat 2026-07-06 02:12:30
Tanggal Diperbarui 2026-08-06 19:45:44
Organisasi sekda
Format Dataset CSV
Satuan produk hukum

© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved