DETAIL RESOURCE

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan

Tabel Grafik Peta

Penyajian Data dalam bentuk Tabel

Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset

jenis_dokumen	judul_dokumen	tahapan_dokumen	deskripsi_singkat_dokumen	jumlah_program_rpjmd/renstra	jumlah_kegiatan_rpjmd/renstra	jumlah_sub_kegiatan_rpjmd/renstra	jumlah_program_rkpd/renja	jumlah_kegiatan_rkpd/renja	jumlah_sub_kegiatan_rkpd/renja	keselarasan_dengan_dokumen_kota	tanggal_target_pelaporan	tanggal_realisasi_pelaporan	ketepatan_waktu_pelaporan	nama_perangkat_daerah	bidang_pengampu	tanggal_target_verifikasi	tanggal_realisasi_verifikasi	ketepatan_waktu_verifikasi	judul_laporan_hasil_sinkronisasi
Perencanaan	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2026	Rancangan	Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Ditegaskan kembali dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”	3	9	15	3	9	15	Ya	Juni	Juni	Ya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemerintahan (PPM)	Maret	Maret	Ya
Perencanaan	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2026	Rancangan	Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Ditegaskan kembali dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”	6	9	10	6	9	10	Ya	Juni	Juni	Ya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan (PPM)	Maret	Maret	Ya
Perencanaan	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2026	Rancangan	Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Ditegaskan kembali dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”	4	11	16	4	9	15	Ya	Juni	Juni	Ya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemerintahan (PPM)	Maret	Maret	Ya
Perencanaan	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat 2026	Rancangan	Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Ditegaskan kembali dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”	3	11	17	3	8	17	Ya	Juni	Juni	Ya	Inspektorat	Pemerintahan (PPM)	Maret	Maret	Ya
Perencanaan	Perubahan Rencana Kerja Kec. Asemrowo 2026	Rancangan	Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Ditegaskan kembali dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”	4	14	14	4	8	14	Ya	Juni	Juni	Ya	Kec. Asemrowo	Pemerintahan (PPM)	Maret	Maret	Ya

Informasi Dataset

Ukuran Dataset	40046 kb
Dataset Dibuat	2026-07-24 11:51:19
Tanggal Diperbarui	2026-08-06 12:30:12
Organisasi	bappeko
Format Dataset	CSV
Satuan	laporan

Isi form di bawah ini untuk mengunduh data

Nama *

Asal Provinsi *

Asal Kota *

Jenis Kelamin *

Pekerjaan *

Email *

Keperluan *

Apakah Anda puas dengan data yang Anda cari? *

Contoh Query (5 baris pertama)

https://ckan.surabaya.go.id/api/3/action/datastore_search?resource_id=82a53c57-e2f1-459b-945e-b87b6ba2f52d&limit=5

Contoh Query (dengan keyword 'pendidikan')

https://ckan.surabaya.go.id/api/3/action/datastore_search?resource_id=82a53c57-e2f1-459b-945e-b87b6ba2f52d&q=pendidikan

Contoh request API melalui simple ajx (JSONP) menggunakan JQuery:

											
    var data = {
      resource_id: '82a53c57-e2f1-459b-945e-b87b6ba2f52d', // the resource id
      limit: 5, // get 5 results
      q: 'pendidikan' // dengan menggunakan query 'pendidikan'
    };
    $.ajax({
      url: 'https://ckan.surabaya.go.id/api/3/action/datastore_search',
      data: data,
      dataType: 'jsonp',
      success: function(data) {
        alert('Total results found: ' + data.result.total)
      }
    });

Contoh request API menggunakan code python:

											
    import urllib
    url = 'https://ckan.surabaya.go.id/api/3/action/datastore_search?resource_id=82a53c57-e2f1-459b-945e-b87b6ba2f52d&limit=5&q=title:pendidikan'  
    fileobj = urllib.urlopen(url)
    print fileobj.read()

© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved