DETAIL RESOURCE
Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi 2022
Tabel
Peta
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
| Nomor produk hukum | Tahun produk hukum | Judul produk hukum | Tahun rencana dievaluasi | Alasan dilakukan evaluasi | Tanggal dokumen evaluasi produk hukum | Instansi pendamping evaluasi produk hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2014 | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota | 2021 | Kewenangan hutan Kota dalam Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | Januari | Bagian Hukum |
| 25 | 2016 | Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2017 | 2021 | Adamya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Pebruari | Bagian Hukum |
| 1; 2; 41; 1 | 2010;2016; 2019; 2021 | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. | 2021 | Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | Maret | Bagian Hukum |
| 12 | 2006 | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas | 2021 | Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | April | Bagian Hukum |
| 7 | 2009 | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan | 2021 | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan, bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, baik Wali Kota Surabaya atau DPRD Kota Surabaya segera mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan. | Mei | Akademisi (Dr. Rusdianto Sesung, SH.,MH.) |
| Ukuran Dataset | 5217 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2022-06-16 09:13:07 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 06:26:53 |
| Organisasi | Bagian Hukum dan Kerja Sama |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | produk hukum |