Daftar Dataset Organisasi

Pada halaman ini Anda dapat menemukan kumpulan data yang secara spesifik terpublish dari suatu organisasi pemerintahan yang ada di Surabaya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10 Dataset

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Orang yang berkontribusi adalah Orang yang terlibat secara aktif dalam Kegiatan Tim Kewaspadaan dini yaitu anggota dari : 1. Gartap III Surabaya; 2. Lantamal V Surabaya; 3. Komando Resor Militer 084; 4. Lanmar Surabaya; 5. Pasmar Surabaya; 6. Kodim 0830 Surabaya Utara; 7. Kodim 0831 Surabaya Timur; 8. Kodim 0832 Surabaya Selatan; 9. Kejaksaan Negeri Surabaya; 10. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak; 11. Polrestabes Kota Surabaya; 12. Polres Tj. Perak; 13. BINDA Jawa Timur; 14. Kantor Imigrasi Kota Surabaya; 15. Kantor Imigrasi Tanjung Perak; 16. Bea Cukai Kota Surabaya; 17. Lanud Wahyudi; 18. Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I

2025-08-19 18:10:15  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah rumah tangga yang mengibarkan bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan RI Tahun 2024

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal, dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya yang mengibarkan bendera negara indonesia dalam peringatan kemerdekaan negara indonesia.

2025-08-19 13:21:14  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis

Potensi konflik IPOLEKSOSBUD adalah terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan adalah kondisi yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di berbagai aspek

2025-08-14 23:06:58  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Potensi konflik umat beragama adalah permasalahan yang melibatkan umat beragama dan menimbulkan potensi konflik terkait agama. Fasilitasi adalah upaya mediasi atau komunikasi. Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN meliputi instansi dan wilayah dapat berupa kecamatan, kelurahan, lembaga sekolah, dan lembaga lainnya

2025-08-14 23:05:29  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi

Potensi konflik umat beragama adalah permasalahan yang melibatkan umat beragama dan menimbulkan potensi konflik terkait agama. Fasilitasi adalah upaya mediasi atau komunikasi. Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN meliputi instansi dan wilayah dapat berupa kecamatan, kelurahan, lembaga sekolah, dan lembaga lainnya

2025-08-14 22:37:47  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani

Potensi konflik IPOLEKSOSBUD meliputi seluruh potensi konflik yang dilaporkan, ditemukan dan/atau dideteksi oleh bakesbang kota surabaya. Ditindaklanjuti adalah dilakukan upaya mediasi, koordinasi dan/atau pemantauan

2025-08-14 22:36:09  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah potensi konflik umat beragama

Potensi konflik umat beragama adalah permasalahan yang melibatkan umat beragama dan menimbulkan potensi konflik terkait agama. Fasilitasi adalah upaya mediasi atau komunikasi. Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN meliputi instansi dan wilayah dapat berupa kecamatan, kelurahan, lembaga sekolah, dan lembaga lainnya

2025-08-14 22:34:16  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

2025-08-13 20:58:25  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional

Lembaga yang berkontribusi adalah lembaga yang terlibat secara aktif dalam Kewaspadaan dini yaitu : 1. Gartap III Surabaya; 2. Lantamal V Surabaya; 3. Komando Resor Militer 084; 4. Lanmar Surabaya; 5. Pasmar Surabaya; 6. Kodim 0830 Surabaya Utara; 7. Kodim 0831 Surabaya Timur; 8. Kodim 0832 Surabaya Selatan; 9. Kejaksaan Negeri Surabaya; 10. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak; 11. Polrestabes Kota Surabaya; 12. Polres Tj. Perak; 13. BINDA Jawa Timur; 14. Kantor Imigrasi Kota Surabaya; 15. Kantor Imigrasi Tanjung Perak; 16. Bea Cukai Kota Surabaya; 17. Lanud Wahyudi; 18. Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I

2025-08-13 16:57:19  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun

2025-08-13 15:17:08  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved