Jumlah berkas pelayanan perizinan berusaha yang diterbitkan

Deskripsi Dataset

Dataset ini menyajikan Jumlah berkas pelayanan perizinan berusaha yang diterbitkan

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

• pd_pelaksana : Perangkat Daerah pelaksana
• jenis_pelayanan : klasifikasi utama dari kelompok dokumen legalitas yang dimohonkan oleh pelaku usaha kepada pemerintah
• nama_layanan: identitas layanan
• status_pelaku_usaha : identitas atau profil kelompok dari pemilik usaha yang mengajukan izin
• jumlah_berkas_masuk : total dokumen permohonan izin atau non-perizinan yang diterima
• jumlah_berkas_selesai_tim_teknis : total dokumen permohonan izin yang sudah selesai diperiksa, diverifikasi, dan disetujui
• jumlah_perstek_selesai_pd_teknis : total dokumen Persetujuan Teknis (Pesrtek) yang sudah selesai diproses, diverifikasi, dan diterbitkan surat keputusannya.
• jumlah_perstek_selesai_tepat_waktu_pd_teknis : total dokumen Persetujuan Teknis (Perstek) yang berhasil diterbitkan.
• jumlah_penerbitan_ijin_pd_teknis : total sertifikat izin atau surat keputusan resmi yang diterbitkan
• jumlah_berkas_selesai_dpmptsp : total dokumen perizinan dan non-perizinan lingkup penanaman modal yang telah resmi selesai diproses, ditandatangani secara elektronik, dan diterbitkan dokumen finalnya oleh DPMPTSP.
• jumlah_berkas_selesai_tepat_waktu_dpmptsp : total dokumen perizinan penanaman modal yang berhasil diterbitkan oleh DPMPTSP sebelum melewati batas waktu (deadline) maksimal yang diatur dalam SOP.
• jumlah_pelaku_usaha : Total yang terdaftar sebagai pemilik usaha
• peraturan_mengatur_ketepatan_waktu : kolom data berisi nama regulasi atau hukum resmi yang menentukan batas maksimal waktu penyelesaian izin.
• sistem_pelayanan : Sistem yang digunakan sebagai sarana utama untuk memproses berkas perizinan
• kesesuaian_dengan_ketentuan : kolom penanda yang menyatakan apakah proses penerbitan izin tersebut sudah sesuai atau melanggar aturan hukum yang berlaku.

---

---

---

---

---

---

Meta Data
Satuan	Berkas
Urusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]